UDTR — Radar mondial des droits de la Nature

Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Identification

Clé publique

radar:r-a569e85624d24b29e18d8b11543ea60f

Auteurs

Sulistyowati Sulistyowati · Adji Suradji Muhammad · Dewi Nadya Maharani · Gusti Bintang Maharaja

Année déclarée

2025

Langue déclarée

id

Type source

article

Première détection

2026-11-14T09:37:01.440131+00:00

Dernière observation des métadonnées

2026-11-14T09:37:01.440131+00:00

Dernière vérification HTTP

Non effectuée

Institutions déclarées par la source

Nasional University · Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD · Universitas Borobudur · Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Pays d’affiliation déclarés

ID

Résumé documentaire — langue originale

Mengintegrasikan hukum adat secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam sejarah, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat adat, namun pergeseran peran terjadi seiring dengan perkembangan zaman, digantikan oleh hukum positif. Pergantian ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti blind-spot dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, hanya enam agama resmi yang diakui, mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode domain analysis untuk menjelajahi problematika hukum tertulis dan tidak tertulis dalam domain komunitas adat. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen hukum dan perundang-undangan, serta laporan mengenai pertentangan antara hukum adat dan hukum negara di masyarakat marjinal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya refleksi dan pembaharuan dalam kebijakan publik untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat adat dapat mengatasi blind-spot, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dan memecahkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks perkembangan hukum positif.

Identifiants

OPENALEX

https://openalex.org/W4413214766

DOI

10.47431/jirreg.v9i1.504

Repères documentaires

Famille documentaire

article

Types déclarés par les sources

article

Éditeurs

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Les mentions d’entités ne constituent pas une preuve de reconnaissance juridique. La juridiction étudiée est distincte du pays d’affiliation des auteurs.

Sources

OpenAlex · Document 1

• Document · https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504

Statut documentaire

Pertinence à examiner

Bibliothèque

Cette identité n’est pas encore intégrée à la Bibliothèque juridique.