UDTR Global Rights of Nature Radar

Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Identification

Public canonical key

radar:r-a569e85624d24b29e18d8b11543ea60f

Authors

Sulistyowati Sulistyowati · Adji Suradji Muhammad · Dewi Nadya Maharani · Gusti Bintang Maharaja

Reported year

2025

Reported language

id

Source type

article

First detected

2026-11-14T09:37:01.440131+00:00

Last metadata observation

2026-11-14T09:37:01.440131+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Institutions reported by the source

Nasional University · Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD · Universitas Borobudur · Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Mengintegrasikan hukum adat secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam sejarah, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat adat, namun pergeseran peran terjadi seiring dengan perkembangan zaman, digantikan oleh hukum positif. Pergantian ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti blind-spot dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, hanya enam agama resmi yang diakui, mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode domain analysis untuk menjelajahi problematika hukum tertulis dan tidak tertulis dalam domain komunitas adat. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen hukum dan perundang-undangan, serta laporan mengenai pertentangan antara hukum adat dan hukum negara di masyarakat marjinal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya refleksi dan pembaharuan dalam kebijakan publik untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat adat dapat mengatasi blind-spot, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dan memecahkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks perkembangan hukum positif.

Identifiers

OPENALEX

https://openalex.org/W4413214766

DOI

10.47431/jirreg.v9i1.504

Documentary context

Documentary family

article

Source-reported types

article

Publishers

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

• Document · https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.