UDTR — Radar mondial des droits de la Nature

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kaur

Identification

Clé publique

radar:r-49203c5ccfcf2bfeb90a5ffd70683139

Auteurs

Novia Syafitri Alya · Herlambang Herlambang · Zico Junius Fernando

Année déclarée

2026

Langue déclarée

en

Type source

dissertation

Première détection

2026-11-14T02:13:26.331167+00:00

Dernière observation des métadonnées

2026-11-14T02:13:26.331167+00:00

Dernière vérification HTTP

Non effectuée

Résumé documentaire — langue originale

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus TPK/2024/PN Bgl mengenai tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kaur dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim ditinjau dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, serta mengkaji proporsionalitas pidana terhadap kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat secara yuridis, namun pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp50.000.000,00 belum mencerminkan keadilan dan proporsionalitas secara optimal apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara, kedudukan terdakwa sebagai kepala desa, dan modus perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Hakim juga tidak menguraikan tahapan pemidanaan secara transparan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Dari sisi kemanfaatan, pidana uang pengganti sebesar Rp511.953.869,00 tidak dapat dieksekusi karena aset terdakwa telah dijaminkan kepada bank, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara (asset recovery) tidak tercapai secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim menguraikan dasar penentuan pidana secara transparan sesuai tahapan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, aparat penegak hukum mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, serta pembentuk undang-undang memperjelas prioritas eksekusi uang pengganti demi terwujudnya kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara yang efektif. Kata kunci: Korupsi Dana Desa, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas Pidana, Keadilan, Kepastian Hukum.

Identifiants

OPENALEX

https://openalex.org/W7214265192

Repères documentaires

Famille documentaire

Thèse

Types déclarés par les sources

dissertation

Les mentions d’entités ne constituent pas une preuve de reconnaissance juridique. La juridiction étudiée est distincte du pays d’affiliation des auteurs.

Sources

OpenAlex · Document 1

• Document · https://repository.unib.ac.id/id/eprint/35027/1/SKRIPSI%20ALYA%20LENGKAP%20-%20Alya%20Novia%20Syafitri.pdf

Statut documentaire

Pertinence à examiner

Bibliothèque

Cette identité n’est pas encore intégrée à la Bibliothèque juridique.