UDTR Global Rights of Nature Radar

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kaur

Identification

Public canonical key

radar:r-49203c5ccfcf2bfeb90a5ffd70683139

Authors

Novia Syafitri Alya · Herlambang Herlambang · Zico Junius Fernando

Reported year

2026

Reported language

en

Source type

dissertation

First detected

2026-11-14T02:13:26.331167+00:00

Last metadata observation

2026-11-14T02:13:26.331167+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Documentary abstract — original language

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus TPK/2024/PN Bgl mengenai tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kaur dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim ditinjau dari nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, serta mengkaji proporsionalitas pidana terhadap kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tepat secara yuridis, namun pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp50.000.000,00 belum mencerminkan keadilan dan proporsionalitas secara optimal apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara, kedudukan terdakwa sebagai kepala desa, dan modus perbuatan yang dilakukan secara sistematis. Hakim juga tidak menguraikan tahapan pemidanaan secara transparan sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Dari sisi kemanfaatan, pidana uang pengganti sebesar Rp511.953.869,00 tidak dapat dieksekusi karena aset terdakwa telah dijaminkan kepada bank, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara (asset recovery) tidak tercapai secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim menguraikan dasar penentuan pidana secara transparan sesuai tahapan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, aparat penegak hukum mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, serta pembentuk undang-undang memperjelas prioritas eksekusi uang pengganti demi terwujudnya kepastian hukum dan pemulihan kerugian negara yang efektif. Kata kunci: Korupsi Dana Desa, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas Pidana, Keadilan, Kepastian Hukum.

Identifiers

OPENALEX

https://openalex.org/W7214265192

Documentary context

Documentary family

Thesis

Source-reported types

dissertation

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

• Document · https://repository.unib.ac.id/id/eprint/35027/1/SKRIPSI%20ALYA%20LENGKAP%20-%20Alya%20Novia%20Syafitri.pdf

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.