UDTR Global Rights of Nature Radar

Batas Konstitusional Kebijakan Pengendalian Informasi Digital Dalam Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura

Identification

Public canonical key

doi:10.31004/joecy.v6i1.9351

Authors

Erica Indah Maulia · Cassis Merinthia Ariapramuda · Irsyaf Marsal · Kaharuddin Kaharuddin

Reported year

2026

Reported language

id

Source type

article

First detected

2026-11-09T19:17:04.124674+00:00

Last metadata observation

2026-11-09T19:17:04.124674+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Institutions reported by the source

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Documentary abstract — original language

Perkembangan ruang digital telah mendorong negara untuk merumuskan kebijakan pengendalian informasi sebagai respons terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Namun, intervensi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebijakan pengendalian informasi digital serta mengkaji batas legitimasi konstitusional pembatasan kebebasan berekspresi melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum dengan karakter deskriptif-analitis berbasis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur pengendalian informasi digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengombinasikan instrumen pidana dan administratif dengan mekanisme pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Singapura menerapkan model administratif yang lebih terpusat melalui Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), yang memberikan kewenangan luas kepada eksekutif untuk mengeluarkan perintah koreksi, penghentian komunikasi, dan pemblokiran akses terhadap informasi yang dinilai tidak benar. Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi di kedua negara harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas konstitusional ideal dalam kebijakan pengendalian informasi digital mensyaratkan kejelasan norma, penggunaan instrumen pembatasan secara proporsional, serta pengawasan yudisial yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi

Identifiers

OPENALEX

W7218378242

DOI

10.31004/joecy.v6i1.9351

Documentary context

Documentary family

Scholarship

Source-reported types

article

Jurisdictions studied — explicit sources

ID

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1 · Record 2

• DOI · https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.9351
• OpenAlex · https://openalex.org/W7218378242

Documented bibliographic relations

Source-declared references and links; they do not establish legal support or UGLC qualification. Up to 20 outgoing references are displayed.

• openalex:w4414151101 · CITES

0 incoming references within the detected corpus

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.