Radar mondial UDTR

UDTR — Radar mondial des droits de la Nature

Registre documentaire des références détectées à travers les infrastructures académiques, juridiques et institutionnelles surveillées par UDTR.

Une infrastructure documentaire mondiale conçue pour atteindre la couverture la plus large, vérifiable et scientifiquement défendable des droits de la Nature.

← Retour au Radar

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup)

Identification

Clé publique
radar:r-32d6be7221ab461854fd7a828a5fda31
Auteurs
Yanto Sufriadi · Ashibly Ashibly
Année déclarée
2026
Langue déclarée
id
Type source
other
Première détection
2026-11-14T02:18:02.102188+00:00
Dernière observation des métadonnées
2026-11-14T02:18:02.102188+00:00
Dernière vérification HTTP
Non effectuée

Institutions déclarées par la source

Universitas Prof. Dr. Hazairin SH.

Pays d’affiliation déclarés

ID

Résumé documentaire — langue originale

Hukum merupakan produk politik yang menjadi kesepakatan bersama untuk menata, mengawasi dan memberikan sanksi agar terwujud suatu keteraturan sosial dan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang pada akhirnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan.Sedangkan di negara Indonesia Polri merupakan bagian dari pelaksana dan pengawal dari berbagai aturan-aturan hukum (produk hukum) dan kebijakan hukum yang dihasilkan oleh pembentuk Undang-undang. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No.02 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melakukan diskresi kepolisian, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Dengan wewenang diskresi yang besar ini penulis meneliti bagaimanakah hubungan antara diskresi kepolisian dengan kinerja Polisi,terhadap konsekwensi hukum dan akuntabilitas tindakan diskresi yang diambilnya serta efektifitas diskresi kepolisian oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas dilapangan dan sikap atau tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.Tetapi juga berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan perspektif terhadap hal yang diteliti.Penelitian dilaksanakan di Polsek PUT dan Detasemen A Pelopor, karena wilayah hukum Polsek PUT merupakan “daerah merah” yaitu daerah rawan kriminalitas dan rawan konflik sosial dan Brimob Den A Pelopor merupakan pasukan pembeck-up yakni satuan pemukul yang memberikan bantuan perkuatan kepolisian di wilayah hukum Polsek PUT.Terdapat dua macam pelaksanaan tindakan diskresi oleh anggota Polsek PUT dan Brimob Den A Pelopor. Yang pertama tindakan diskresi yang dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kasus, mencegah penumpukan perkara, pihak berperkara menghendaki penyelesaian mediasi agar selesai dengan solusi terbaik ( win-win solution) sehingga kinerja kepolisian menjadi meningkat. Yang kedua diskresi yang dilaksanakan dalam situasi mendesak, atau perlu tindakan situasional segera, seperti halnya situasi konflik sosial atau keadaan yang membutuhkan keputusan untuk mengambil tindakan represif atau tidak melakukan tindakan. Sehingga dengan efektifitas diskresi, menjadikan kinerja Polri menjadi meningkat, tetapi atas kesalahan analisa sehingga tindakan diskresi tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang akan menjadikan suatu pelanggaran disiplin dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri atau diproses hukum bila merupakan tindak pidana.

Identifiants

OPENALEX
https://openalex.org/W7118023702
DOI
10.5281/zenodo.18112706

Repères documentaires

Famille documentaire
unknown
Types déclarés par les sources
other

Les mentions d’entités ne constituent pas une preuve de reconnaissance juridique. La juridiction étudiée est distincte du pays d’affiliation des auteurs.

Sources

OpenAlex · Document 1

Citer cette référence

Yanto Sufriadi; Ashibly Ashibly. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup). 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18112706

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690 : formats bibliographiques fondés sur les champs disponibles. OSCOLA / Bluebook : données structurées uniquement ; aucune conformité juridique complète n’est revendiquée sans vérification des éléments nécessaires.

APA
Yanto Sufriadi; Ashibly Ashibly. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup). https://doi.org/10.5281/zenodo.18112706
Chicago
Yanto Sufriadi; Ashibly Ashibly. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup). 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18112706
ISO 690
Yanto Sufriadi; Ashibly Ashibly. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup). 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.18112706

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR — Bibliothèque juridique mondiale des droits de la Nature. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup). Notice documentaire: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-32d6be7221ab461854fd7a828a5fda31/ · Dernière vérification HTTP : non effectuée

Signaler une correction

Données de cette version figée

Dossiers et relations documentaires

Rôles des sources

Source bibliographique / publication d’origine · https://doi.org/10.5281/zenodo.18112706

Un lien vers une autorité ne prouve pas à lui seul une affirmation juridique. Les résumés et les textes intégraux restent soumis aux conditions de leur source.

Statut documentaire

Pertinence à examiner

Bibliothèque

Cette identité n’est pas encore intégrée à la Bibliothèque juridique.

UDTR — Bibliothèque juridique mondiale des droits de la Nature