UDTR Global Radar

UDTR Global Rights of Nature Radar

Documentary registry of records detected across the scholarly, legal and institutional infrastructures monitored by UDTR.

A global documentary infrastructure designed to achieve the broadest verifiable and scientifically defensible coverage of the Rights of Nature.

← Back to Radar

Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif

Identification

Public canonical key
radar:r-ed04faefffb314ff10d4488934d7a3a2
Authors
Imаm Koeswаhyono
Reported year
2026
Reported language
id
Source type
article
First detected
2026-11-13T12:45:17.629484+00:00
Last metadata observation
2026-11-13T12:45:17.629484+00:00
Last HTTP verification
Not checked

Documentary abstract — original language

Program landdreform khususnya redistribusi tanah perkebunan bukan merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik tanah HGU perkebunan karena menimbulkan problema baru yakni konflik horizantal (antar warga masyarakat penerima redistribusi). Tidak menutup kemungkinan kionflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan tetap laten dan masif. Demikian pula program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dilaksanakan tanpa mempertim-bangkan kondisi faktual masing-masing subyek pemegang (HGU, karena ada yang sudah tidak memiliki lahan. Demikian pula ada yang luas lahan HGU sudah tidak/kurang memadai baik secara ekonomis maupun tehnis untuk melaksanakan program CSR. Setidaknya dapat diajukan tiga model CSR yang dapat diaplikasikan secara kondisional yakni CSR untuk perusahaan perkebunan swasta dan CSR untuk perseroan terbatas perkebunan negara (PTPN). Pelaknsanan CSR akan terlaksanakan dengan hasil yang diharapkan apabila para pemangku kepentingan benar-benar menyadari hak dan kewajiban serta secara moral memenuhi apa yang telah disepakati bersama. Azas yang terkandung dalam program CSR adalah : pemberdayaan (empowring), ke-mandirian (self-suf cient), tranparansi, keadilan (justice), kepedulian sosial (social careness), tangggung jawab sosial (social responsibility), Pendekatan hukum progresif salah satu tawaran model pendekatan problematika faktual yang layak untuk dipertimbangkan.

Identifiers

OPENALEX
https://openalex.org/W1600423785
DOI
10.14710/hp.3.2.95
MAG
1600423785

Documentary context

Documentary family
article
Source-reported types
article
Publishers
Diponegoro University

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

Cite this reference

Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.

APA
Imаm Koeswаhyono. (2026). Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
Chicago
Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
ISO 690
Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-ed04faefffb314ff10d4488934d7a3a2/ · Last HTTP verification: not performed

Report a correction

Frozen-version metadata

Research dossiers and documentary relations

Source roles

Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95

An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.

UDTR Global Rights of Nature Legal Library