Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif
Identification
- Public canonical key
- radar:r-ed04faefffb314ff10d4488934d7a3a2
- Authors
- Imаm Koeswаhyono
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:45:17.629484+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:45:17.629484+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Documentary abstract — original language
Program landdreform khususnya redistribusi tanah perkebunan bukan merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik tanah HGU perkebunan karena menimbulkan problema baru yakni konflik horizantal (antar warga masyarakat penerima redistribusi). Tidak menutup kemungkinan kionflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan tetap laten dan masif. Demikian pula program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dilaksanakan tanpa mempertim-bangkan kondisi faktual masing-masing subyek pemegang (HGU, karena ada yang sudah tidak memiliki lahan. Demikian pula ada yang luas lahan HGU sudah tidak/kurang memadai baik secara ekonomis maupun tehnis untuk melaksanakan program CSR. Setidaknya dapat diajukan tiga model CSR yang dapat diaplikasikan secara kondisional yakni CSR untuk perusahaan perkebunan swasta dan CSR untuk perseroan terbatas perkebunan negara (PTPN). Pelaknsanan CSR akan terlaksanakan dengan hasil yang diharapkan apabila para pemangku kepentingan benar-benar menyadari hak dan kewajiban serta secara moral memenuhi apa yang telah disepakati bersama. Azas yang terkandung dalam program CSR adalah : pemberdayaan (empowring), ke-mandirian (self-suf cient), tranparansi, keadilan (justice), kepedulian sosial (social careness), tangggung jawab sosial (social responsibility), Pendekatan hukum progresif salah satu tawaran model pendekatan problematika faktual yang layak untuk dipertimbangkan.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W1600423785
- DOI
- 10.14710/hp.3.2.95
- MAG
- 1600423785
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Diponegoro University
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Imаm Koeswаhyono. (2026). Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
- Chicago
- Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
- ISO 690
- Imаm Koeswаhyono. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Menakar Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Menurut Perspektif Hukum Progresif. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-ed04faefffb314ff10d4488934d7a3a2/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.14710/hp.3.2.95
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.