Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing
Identification
- Public canonical key
- radar:r-e50a43f7f43d6bf4d9cec60e0808a9d0
- Authors
- Natasia Maharani Kasih · Aris Yuni Pawestri
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:31:33.830582+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:31:33.830582+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Universitas Muhammadiyah Jember
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Bahasa Indonesia wajib dicantumkan dalam perjanjian internasional, pengharusan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, namun dalam praktik masih sering dijumpai perjanjian yang tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia. Ketiadaan sanksi yang jelas terkait kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridis dari ketentuan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis norma hukum positif melalui kajian dokumen dan literatur hukum. Fokus utama penelitian adalah Implikasi Yuridis Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kontrak Antara WNI dengan Pihak Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 merupakan norma imperatif yang mengikat para pihak. Dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif, sehingga secara yuridis perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Dalam penyusunan perjanjian, hal-hal yang terkandung di dalamnya wajib diperhatikan. Pencantuman bahasa Indonesia dalam perjanjian kontrak dengan pihak asing diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya formalitas, tetapi kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis nyata.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W4409954637
- DOI
- 10.47134/ijlj.v2i4.3954
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Natasia Maharani Kasih; Aris Yuni Pawestri. Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. 2025. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Natasia Maharani Kasih; Aris Yuni Pawestri. (2025). Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954
- Chicago
- Natasia Maharani Kasih; Aris Yuni Pawestri. Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. 2025. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954
- ISO 690
- Natasia Maharani Kasih; Aris Yuni Pawestri. Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. 2025. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Implikasi Hukum atas Tidak Dicantumkannya Bahasa Indonesia dalam Kontrak WNI dengan Pihak Asing. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-e50a43f7f43d6bf4d9cec60e0808a9d0/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3954
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.