UDTR Global Rights of Nature Radar

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

Identification

Public canonical key

radar:r-e2e18aed61eb4c9ab8599819af1daf80

Authors

Nurmala Dewi · Nurnazli · Frenki

Reported year

2025

Reported language

id

Source type

article

First detected

2026-11-14T09:37:08.437485+00:00

Last metadata observation

2026-11-14T09:37:08.437485+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Institutions reported by the source

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (UPTD KPHK) Tahura Wan Abdul Rachman, ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menopang kehidupan, namun Tahura Wan Abdul Rachman menghadapi berbagai ancaman kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu, perlindungan hutan menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut dan meninjau implementasinya dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman telah berupaya maksimal dalam perlindungan hutan melalui pendekatan pre-emptive, preventive, dan repressive, serta pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Namun, implementasi ini belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan personil dan banyaknya masyarakat yang melakukan penggarapan kawasan secara ilegal. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, perlindungan hutan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan prinsip al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan masyarakat) karena belum adanya program khusus untuk menyediakan mata pencarian alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya merusak hutan.

Identifiers

OPENALEX

https://openalex.org/W4415325497

DOI

10.58738/qanun.v4i2.917

Documentary context

Documentary family

article

Source-reported types

article

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

• Document · https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.917

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.