Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum
Identification
- Public canonical key
- radar:r-d3de13c5b32cfe5f0c054cb5b8d725ca
- Authors
- Heny Tri Julianty · Ridwan · Henny Yuningsih
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:45:45.226789+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:45:45.226789+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Sriwijaya University
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Praktik surogasi berkembang secara global seiring kemajuan teknologi reproduksi, namun Indonesia hingga kini belum memiliki norma pidana yang secara eksplisit mengatur fenomena tersebut. Ketiadaan norma pidana khusus menimbulkan kondisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan menganalisis norma implisit surogasi dalam hukum positif Indonesia, mengevaluasi status hukum yang ada berdasarkan teori kepastian hukum, dan merumuskan argumentasi tentang kebutuhan rekonstruksi norma pidana surogasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada, yakni UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, PP No. 61/2014, UU No. 21/2007 tentang TPPO, dan KUHP Nasional 2023, hanya memberikan larangan implisit dan tidak memiliki norma pidana surogasi yang tegas. Kondisi ini melanggar empat prinsip kepastian hukum, yakni lex scripta, lex certa, lex stricta, dan konsistensi penegakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan norma pidana surogasi yang komprehensif dan berbasis nilai Pancasila merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan negara hukum yang sesungguhnya.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7204929743
- DOI
- 10.56799/peshum.v5i5.20723
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih. Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum. 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.20723
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih. (2026). Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.20723
- Chicago
- Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih. Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum. 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.20723
- ISO 690
- Heny Tri Julianty; Ridwan; Henny Yuningsih. Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum. 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.20723
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Kekosongan Norma Pidana Tindakan Surogasi di Indonesia: Analisis Teori Kepastian Hukum. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-d3de13c5b32cfe5f0c054cb5b8d725ca/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.20723
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.