Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia
Identification
- Public canonical key
- radar:r-cbd3b75744e5231a1d7b5191d6d3e059
- Authors
- Sulistyowati · Ardi Christesar Sihombing · Gusti Bintang Maharaja
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:33:51.396446+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:33:51.396446+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Nasional University · Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Perkembangan hukum tata negara di dunia kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan teknis administratif semata. Lebih dari itu, isu lingkungan telah menjelma menjadi fondasi konstitusional yang turut menentukan legitimasi suatu negara hukum. Krisis ekologis seperti pemanasan global, pencemaran sungai, dan kerusakan hutan telah disadari sebagai ancaman eksistensial tidak hanya terhadap kelangsungan hidup manusia tetapi juga terhadap martabat peradaban itu sendiri. Di Indonesia, kesadaran ini melahirkan transformasi paradigma yang sangat signifikan pasca dilakukannya Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen yang diselesaikan pada 18 Agustus 2000 tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diintegrasikan secara eksplisit ke dalam bab hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1. Langkah ini sekaligus menandai kelahiran era baru yang dikenal sebagai Konstitusi Hijau atau Green Constitution di Indonesia, di mana prinsip ekokrasi atau demokrasi ekologis mulai bersanding secara setara dengan prinsip demokrasi politik dan nomokrasi atau supremasi hukum. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam dua rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana konstruksi dan jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dalam Pasal 28H UUD 1945. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tanggung jawab negara serta tantangan implementasi hak lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif terhadap beberapa negara lain. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 28H memberikan hak subjektif yang kuat bagi setiap warga negara untuk menuntut lingkungan yang sehat, namun implementasinya di lapangan menghadapi ketegangan yang serius dengan kebijakan deregulasi ekonomi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, keterbatasan klausul iklim dalam konstitusi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara seperti Ekuador atau Prancis menjadi kelemahan struktural yang perlu segera diatasi. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa konstitusionalisme lingkungan di Indonesia memerlukan tiga langkah strategis sekaligus, yaitu penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan, perlindungan hukum yang lebih tegas bagi para pembela lingkungan, serta amandemen konstitusi untuk memasukkan klausul iklim secara eksplisit ke dalam UUD 1945.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7162933501
- DOI
- 10.38035/jsmd.v4i1.766
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. (2026). Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
- Chicago
- Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
- ISO 690
- Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-cbd3b75744e5231a1d7b5191d6d3e059/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.