UDTR Global Radar

UDTR Global Rights of Nature Radar

Documentary registry of records detected across the scholarly, legal and institutional infrastructures monitored by UDTR.

A global documentary infrastructure designed to achieve the broadest verifiable and scientifically defensible coverage of the Rights of Nature.

← Back to Radar

Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia

Identification

Public canonical key
radar:r-cbd3b75744e5231a1d7b5191d6d3e059
Authors
Sulistyowati · Ardi Christesar Sihombing · Gusti Bintang Maharaja
Reported year
2026
Reported language
id
Source type
article
First detected
2026-11-14T02:33:51.396446+00:00
Last metadata observation
2026-11-14T02:33:51.396446+00:00
Last HTTP verification
Not checked

Institutions reported by the source

Nasional University · Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Perkembangan hukum tata negara di dunia kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan teknis administratif semata. Lebih dari itu, isu lingkungan telah menjelma menjadi fondasi konstitusional yang turut menentukan legitimasi suatu negara hukum. Krisis ekologis seperti pemanasan global, pencemaran sungai, dan kerusakan hutan telah disadari sebagai ancaman eksistensial tidak hanya terhadap kelangsungan hidup manusia tetapi juga terhadap martabat peradaban itu sendiri. Di Indonesia, kesadaran ini melahirkan transformasi paradigma yang sangat signifikan pasca dilakukannya Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amandemen yang diselesaikan pada 18 Agustus 2000 tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diintegrasikan secara eksplisit ke dalam bab hak asasi manusia, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1. Langkah ini sekaligus menandai kelahiran era baru yang dikenal sebagai Konstitusi Hijau atau Green Constitution di Indonesia, di mana prinsip ekokrasi atau demokrasi ekologis mulai bersanding secara setara dengan prinsip demokrasi politik dan nomokrasi atau supremasi hukum. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam dua rumusan masalah utama. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana konstruksi dan jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup dalam Pasal 28H UUD 1945. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana tanggung jawab negara serta tantangan implementasi hak lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif terhadap beberapa negara lain. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 28H memberikan hak subjektif yang kuat bagi setiap warga negara untuk menuntut lingkungan yang sehat, namun implementasinya di lapangan menghadapi ketegangan yang serius dengan kebijakan deregulasi ekonomi seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, keterbatasan klausul iklim dalam konstitusi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara seperti Ekuador atau Prancis menjadi kelemahan struktural yang perlu segera diatasi. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa konstitusionalisme lingkungan di Indonesia memerlukan tiga langkah strategis sekaligus, yaitu penguatan penegakan hukum administrasi lingkungan, perlindungan hukum yang lebih tegas bagi para pembela lingkungan, serta amandemen konstitusi untuk memasukkan klausul iklim secara eksplisit ke dalam UUD 1945.

Identifiers

OPENALEX
https://openalex.org/W7162933501
DOI
10.38035/jsmd.v4i1.766

Documentary context

Documentary family
article
Source-reported types
article

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

Cite this reference

Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.

APA
Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. (2026). Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
Chicago
Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766
ISO 690
Sulistyowati; Ardi Christesar Sihombing; Gusti Bintang Maharaja. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. 2026. https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Perspektif Pasal 28H UUD 1945: Analisis Konstitusionalisme Lingkungan Di Indonesia. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-cbd3b75744e5231a1d7b5191d6d3e059/ · Last HTTP verification: not performed

Report a correction

Frozen-version metadata

Research dossiers and documentary relations

Source roles

Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1.766

An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.

UDTR Global Rights of Nature Legal Library