DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN
Identification
- Public canonical key
- radar:r-bf48131319baf882a6d4cd89f4371e45
- Authors
- Muhammad Sigit Ismail · Firdaus Arifin
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:18:25.929561+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:18:25.929561+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Universitas Pasundan
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara fundamental mengubah lanskap elektoral Indonesia dengan memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Latar belakang putusan ini adalah krisis sistemik akibat model pemilu serentak lima kotak yang menimbulkan beban kerja eksesif bagi penyelenggara. Meskipun bertujuan menciptakan efisiensi, putusan ini melahirkan paradoks bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebuah lembaga yang didesain bersifat permanen melalui UU No. 7 Tahun 2017 untuk menghadapi kompleksitas pemilu serentak. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap desain kelembagaan dan kewenangan Bawaslu. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK menciptakan tantangan efisiensi struktural bagi Bawaslu, dimana putusan ini menghilangkan periode non-tahapan yang panjang, menciptakan siklus kerja berkelanjutan yang menjustifikasi status permanennya. Selain itu, putusan ini menuntut rekonfigurasi kewenangan Bawaslu untuk beradaptasi dengan dua ekosistem pemilu yang berbeda. Kewenangan Bawaslu harus bertransformasi dari generalis menjadi spesialis, dengan fokus berbeda antara Pemilu Nasional yang sarat isu makro dan Pemilu Daerah yang rentan pelanggaran mikro-transaksional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi komprehensif terhadap UU No. 7 Tahun 2017 menjadi sebuah urgensi untuk mendefinisikan ulang peran Bawaslu agar tetap relevan dan efektif dalam desain electoral yang baru.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7161304624
- DOI
- 10.55292/3vnpnk74
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. (2026). DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
- Chicago
- Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
- ISO 690
- Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-bf48131319baf882a6d4cd89f4371e45/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.