UDTR Global Radar

UDTR Global Rights of Nature Radar

Documentary registry of records detected across the scholarly, legal and institutional infrastructures monitored by UDTR.

A global documentary infrastructure designed to achieve the broadest verifiable and scientifically defensible coverage of the Rights of Nature.

← Back to Radar

DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN

Identification

Public canonical key
radar:r-bf48131319baf882a6d4cd89f4371e45
Authors
Muhammad Sigit Ismail · Firdaus Arifin
Reported year
2026
Reported language
id
Source type
article
First detected
2026-11-14T02:18:25.929561+00:00
Last metadata observation
2026-11-14T02:18:25.929561+00:00
Last HTTP verification
Not checked

Institutions reported by the source

Universitas Pasundan

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara fundamental mengubah lanskap elektoral Indonesia dengan memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Latar belakang putusan ini adalah krisis sistemik akibat model pemilu serentak lima kotak yang menimbulkan beban kerja eksesif bagi penyelenggara. Meskipun bertujuan menciptakan efisiensi, putusan ini melahirkan paradoks bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebuah lembaga yang didesain bersifat permanen melalui UU No. 7 Tahun 2017 untuk menghadapi kompleksitas pemilu serentak. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap desain kelembagaan dan kewenangan Bawaslu. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan MK menciptakan tantangan efisiensi struktural bagi Bawaslu, dimana putusan ini menghilangkan periode non-tahapan yang panjang, menciptakan siklus kerja berkelanjutan yang menjustifikasi status permanennya. Selain itu, putusan ini menuntut rekonfigurasi kewenangan Bawaslu untuk beradaptasi dengan dua ekosistem pemilu yang berbeda. Kewenangan Bawaslu harus bertransformasi dari generalis menjadi spesialis, dengan fokus berbeda antara Pemilu Nasional yang sarat isu makro dan Pemilu Daerah yang rentan pelanggaran mikro-transaksional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi komprehensif terhadap UU No. 7 Tahun 2017 menjadi sebuah urgensi untuk mendefinisikan ulang peran Bawaslu agar tetap relevan dan efektif dalam desain electoral yang baru.

Identifiers

OPENALEX
https://openalex.org/W7161304624
DOI
10.55292/3vnpnk74

Documentary context

Documentary family
article
Source-reported types
article

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

Cite this reference

Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.

APA
Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. (2026). DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
Chicago
Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74
ISO 690
Muhammad Sigit Ismail; Firdaus Arifin. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. 2026. https://doi.org/10.55292/3vnpnk74

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR Global Rights of Nature Legal Library. DESAIN LEMBAGA DAN KEWENANGAN BAWASLU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 133/PUU-XXII/2024: REKONFIGURASI PENGAWAS PEMILU DI PERSIMPANGAN JALAN. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-bf48131319baf882a6d4cd89f4371e45/ · Last HTTP verification: not performed

Report a correction

Frozen-version metadata

Research dossiers and documentary relations

Source roles

Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.55292/3vnpnk74

An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.

UDTR Global Rights of Nature Legal Library