Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia
Identification
- Public canonical key
- radar:r-bd62b9009866e992c27d7163a809f5e1
- Authors
- Muhammad Rosyid Ridho · Ruslina Dwi Wahyuni
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:43:27.873321+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:43:27.873321+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Artikel ini akan mengkaji mengenai sisi hukum pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas tentang konsep dakwah yang dilakukan Front Pembela Islam sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis Islam dan analisis terhadap pembubaran organisasi masyarakat FPI dalam perspektif politik hukum. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pembubaran organisasi masyarakat FPI ini sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi yaitu berupa jurnal, buku, surat kabar yang berkaitan dengan FPI dan politik hukum di Indonesia. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu Pembubaran FPI pada hakikatnya telah sesuai dengan undang undang tentang organisasi kemasyaraakatan karena sebagai organisasi masyarakat FPI banyak melanggar peraturan peraturan yang ada di undang-undang organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi pembubaran ormas FPI tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang melindungi kebebasan kebebasan berkumpul dan berserikat hal tersebut dikarenakan pemerintah membubarkan organisasi yang sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan tidak terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W4412149073
- DOI
- 10.61578/honai.vol3.no2.art2
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Muhammad Rosyid Ridho; Ruslina Dwi Wahyuni. Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.61578/honai.vol3.no2.art2
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Muhammad Rosyid Ridho; Ruslina Dwi Wahyuni. (2025). Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. https://doi.org/10.61578/honai.vol3.no2.art2
- Chicago
- Muhammad Rosyid Ridho; Ruslina Dwi Wahyuni. Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.61578/honai.vol3.no2.art2
- ISO 690
- Muhammad Rosyid Ridho; Ruslina Dwi Wahyuni. Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.61578/honai.vol3.no2.art2
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-bd62b9009866e992c27d7163a809f5e1/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.61578/honai.vol3.no2.art2
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.