UDTR Global Rights of Nature Radar

PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945

Identification

Public canonical key

doi:10.31314/atlarev.v3i1.2057

Authors

Abdul Hasim

Reported year

2023

Reported language

id

Source type

article

First detected

2026-11-09T19:18:08.284173+00:00

Last metadata observation

2026-11-09T19:18:08.284173+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Institutions reported by the source

Islamic University of Indonesia

Documentary abstract — original language

Green Constitution telah diterapkan dalam beberapa Konstitusi di Dunia seperti Konstitusi Portugal tahun 1976, Konstitusi Ecuador tahun 2008 dan Konstitusi Perancis tahun 2006. Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945). Selain itu, juga secara intensif mengkritisi penerapan dan penegakan dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep Green Constitution dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitutionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Identifiers

OPENALEX

W4385080512

DOI

10.31314/atlarev.v3i1.2057

Documentary context

Documentary family

Scholarship

Source-reported types

article

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1 · Record 2 · Record 3

• Document · http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057
• DOI · https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057
• OpenAlex · https://openalex.org/W4385080512

Documented bibliographic relations

Source-declared references and links; they do not establish legal support or UGLC qualification. Up to 20 outgoing references are displayed.

• openalex:w2801587696 · CITES
• openalex:w2809764691 · CITES
• openalex:w2904578345 · CITES
• openalex:w2907586201 · CITES
• openalex:w4226439945 · CITES
• openalex:w607014836 · CITES
• openalex:w656346905 · CITES

2 incoming references within the detected corpus

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.