UDTR Global Radar

UDTR Global Rights of Nature Radar

Documentary registry of records detected across the scholarly, legal and institutional infrastructures monitored by UDTR.

A global documentary infrastructure designed to achieve the broadest verifiable and scientifically defensible coverage of the Rights of Nature.

← Back to Radar

Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024

Identification

Public canonical key
radar:r-b1d6d57730962c09fe23abc161d7e7dc
Authors
Erizal Fain · Slamet Haryadi
Reported year
2026
Reported language
id
Source type
article
First detected
2026-11-14T02:16:00.324986+00:00
Last metadata observation
2026-11-14T02:16:00.324986+00:00
Last HTTP verification
Not checked

Institutions reported by the source

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Keterbukaan informasi publik merupakan mandat konstitusi yang menjadi manifestasi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dinamika penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang merupakan Hukum Acara dalam penyelesaian sengeketa informasi public masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan data penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2020 tetap digunakan sebagai kerangka periode kebijakan, namun informasinya diperoleh secara retrospektif melalui uraian dalam laporan 2021. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik document-based analysis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi temuan menggunakan model Miles & Huberman. Evaluasi implementasi menggunakan pendekatan compliance assessment yang menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam PERKI PPSIP, yang mencakup tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah berjalan secara struktural maupun prosedural, namun efektivitasnya masih fluktuatif sepanjang 2021–2024. Tren data menunjukkan peningkatan jumlah permohonan sengketa informasi, terutama pada tahun 2022 dan 2024, dengan penyelesaian dominan melalui adjudikasi dibandingkan mediasi. Tantangan utama implementasi meliputi kesiapan badan publik dalam memenuhi permohonan informasi, kualitas penyusunan jawaban keberatan, serta rendahnya pemahaman hukum pemohon maupun termohon. Faktor pendukung dapat dilihat dari peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi, penguatan regulasi pendukung, serta digitalisasi layanan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat dari keberhasilan implementasi PERKI PPSIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga kapasitas institusi, kepatuhan badan publik, serta ekosistem literasi publik sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas PPID, optimalisasi mekanisme mediasi, dan peningkatan literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa di masa mendatang.

Identifiers

OPENALEX
https://openalex.org/W7169883291
DOI
10.24127/mlr.v10i1.4930

Documentary context

Documentary family
article
Source-reported types
article
Publishers
Muhammadiyah University of Metro

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

Cite this reference

Erizal Fain; Slamet Haryadi. Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024. 2026. https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4930

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.

APA
Erizal Fain; Slamet Haryadi. (2026). Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024. https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4930
Chicago
Erizal Fain; Slamet Haryadi. Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024. 2026. https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4930
ISO 690
Erizal Fain; Slamet Haryadi. Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024. 2026. https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4930

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-b1d6d57730962c09fe23abc161d7e7dc/ · Last HTTP verification: not performed

Report a correction

Frozen-version metadata

Research dossiers and documentary relations

Source roles

Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.24127/mlr.v10i1.4930

An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.

UDTR Global Rights of Nature Legal Library