Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah
Identification
- Public canonical key
- radar:r-af8d978936e63a5e5fef094d0d8026fe
- Authors
- Muhammad Jufri Dewa · Heryanti Heryanti · Muhammad Sabaruddin Sinapoy · Guasman Tatawu · Sukring · Muhammad Irfan Mursalim
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:16:45.535106+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:16:45.535106+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Universitas Halu Oleo
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemilihan Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri apakah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah dalam menandatangani peraturan kepala daerah dan keabsahan dari peraturan kepala daerah yang telah ditandatangani oleh Penjabat sementara Kepala Daerah tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, penunjukan langsung Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang terjadi pada periode 2022-2024 secara terang benderang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara berkedaulatan rakyat dan demokratis karena tidak adanya peran masyarakat daerah yang akan dipimpin untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya demi menjamin kemajuan dan pemenuhan kepentingan daerahnya baik secara langsung melalui pemilihan maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Kedua, kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah untuk menandatangani Perkada telah diamanatkan berdasarkan Pasal 110 ayat (3) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Jika Penjabat sementara Kepala Daerah melakukan penandatanganan rancangan Perkada tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri maka Perkada tersebut dapat dilakukan pembatalan karena dibentuk tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 128 s.d. Pasal 140 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk peraturan gubernur dan Pasal 141 s.d. Pasal 156 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk Peraturan Bupati/Walikota.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W4413398609
- DOI
- 10.33772/holresch.v7i1.356
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Universitas Halu Oleo
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. (2025). Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
- Chicago
- Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
- ISO 690
- Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-af8d978936e63a5e5fef094d0d8026fe/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.