UDTR Global Radar

UDTR Global Rights of Nature Radar

Documentary registry of records detected across the scholarly, legal and institutional infrastructures monitored by UDTR.

A global documentary infrastructure designed to achieve the broadest verifiable and scientifically defensible coverage of the Rights of Nature.

← Back to Radar

Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah

Identification

Public canonical key
radar:r-af8d978936e63a5e5fef094d0d8026fe
Authors
Muhammad Jufri Dewa · Heryanti Heryanti · Muhammad Sabaruddin Sinapoy · Guasman Tatawu · Sukring · Muhammad Irfan Mursalim
Reported year
2025
Reported language
id
Source type
article
First detected
2026-11-14T02:16:45.535106+00:00
Last metadata observation
2026-11-14T02:16:45.535106+00:00
Last HTTP verification
Not checked

Institutions reported by the source

Universitas Halu Oleo

Reported affiliation countries

ID

Documentary abstract — original language

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pemilihan Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri apakah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah dalam menandatangani peraturan kepala daerah dan keabsahan dari peraturan kepala daerah yang telah ditandatangani oleh Penjabat sementara Kepala Daerah tanpa mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis pengkajian preskriptif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, penunjukan langsung Penjabat sementara Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang terjadi pada periode 2022-2024 secara terang benderang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis dan pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara berkedaulatan rakyat dan demokratis karena tidak adanya peran masyarakat daerah yang akan dipimpin untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya demi menjamin kemajuan dan pemenuhan kepentingan daerahnya baik secara langsung melalui pemilihan maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Kedua, kewenangan Penjabat sementara Kepala Daerah untuk menandatangani Perkada telah diamanatkan berdasarkan Pasal 110 ayat (3) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Jika Penjabat sementara Kepala Daerah melakukan penandatanganan rancangan Perkada tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri maka Perkada tersebut dapat dilakukan pembatalan karena dibentuk tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 128 s.d. Pasal 140 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk peraturan gubernur dan Pasal 141 s.d. Pasal 156 Permendagri 120 Tahun 2018 untuk Peraturan Bupati/Walikota.

Identifiers

OPENALEX
https://openalex.org/W4413398609
DOI
10.33772/holresch.v7i1.356

Documentary context

Documentary family
article
Source-reported types
article
Publishers
Universitas Halu Oleo

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1

Cite this reference

Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356

JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·

APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.

APA
Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. (2025). Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
Chicago
Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356
ISO 690
Muhammad Jufri Dewa; Heryanti Heryanti; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Guasman Tatawu; Sukring; Muhammad Irfan Mursalim. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. 2025. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356

Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31

UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Analisis Hukum Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Daerah Terhadap Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-af8d978936e63a5e5fef094d0d8026fe/ · Last HTTP verification: not performed

Report a correction

Frozen-version metadata

Research dossiers and documentary relations

Source roles

Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.356

An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.

Documentary status

Relevance pending

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.

UDTR Global Rights of Nature Legal Library