Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Identification
- Public canonical key
- radar:r-9cb210e003b34c8a44f89a4d66a29a46
- Authors
- Daffa Habiburrohim · Arief Rachman Hakim
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T09:38:45.887254+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T09:38:45.887254+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Penelitian ini menganalisis kesenjangan prosedural mekanisme Anti-SLAPP dalam penegakan hukum lingkungan pasca disahkannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Masalah utama terletak pada ketiadaan instrumen identifikasi laporan berkarakter pembungkaman partisipasi publik di tingkat penyidikan, sehingga imunitas Pasal 66 UU PPLH sering dikalahkan oleh pasal-pasal represif undang-undang sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUHAP Baru gagal mengakomodasi filter identifikasi dini terhadap praktik SLAPP. Penulis menawarkan rekonstruksi hukum melalui integrasi mekanisme perlindungan partisipasi publik ke dalam Pasal 1, 24, dan 24A KUHAP Baru, mencakup prosedur penilaian dini selama tujuh hari bersama ahli eksternal. Rekonstruksi ini penting untuk menjamin kepastian hukum aparat, efisiensi anggaran peradilan, serta menghapus efek gentar bagi pejuang lingkungan demi tegaknya demokrasi lingkungan di Indonesia.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7223127889
- DOI
- 10.24198/litra.v5i2.2731
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Daffa Habiburrohim; Arief Rachman Hakim. Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2026. https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Daffa Habiburrohim; Arief Rachman Hakim. (2026). Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731
- Chicago
- Daffa Habiburrohim; Arief Rachman Hakim. Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2026. https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731
- ISO 690
- Daffa Habiburrohim; Arief Rachman Hakim. Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2026. https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-9cb210e003b34c8a44f89a4d66a29a46/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.