UDTR Global Rights of Nature Radar

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan (Studi Di Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara)

Identification

Public canonical key

doi:10.29303/prlw.v5i1.5136

Authors

Mapuja Imani · H. Arba Arba

Reported year

2025

Reported language

id

Source type

article

First detected

2026-11-09T19:19:39.983515+00:00

Last metadata observation

2026-11-09T19:19:39.983515+00:00

Last HTTP verification

Not checked

Institutions reported by the source

University of Mataram

Documentary abstract — original language

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUAPTEN LOMBOK UTARA NO. 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN (Studi Di Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara) MAPUJA IMANI, ARBA Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram Email : ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan di Kecamtan Bayan, Kab. Lombok Utara. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomer. 6 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat terdapat hambatan mengenai kurangnya anggaran yang memadai sehingga belum terlaksananya proses verifikasi dan validasi untuk dilakukannya penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami peraturan ini sebagaimana diterapkan dilapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat memberikan dampak posistif terhadap keberlanjutan pengelolaan pemanfaatan hutan, perlindungan atas hutan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan implementasi peraturan daerah ini sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat adat serta berbagai pihak yang berkaitan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah pemerintah sebaiknya melakukaan pengalokasian anggaran sebagaimana penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program-program yang sudah dilakuakan sehingga bisa tercapainya suatu program-program yang belum terlaksana. Kata Kunci : pengakuan, perlindungan, hutan adat

Identifiers

OPENALEX

W4409779512

DOI

10.29303/prlw.v5i1.5136

Documentary context

Documentary family

Scholarship

Source-reported types

article

Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.

Sources

OpenAlex · Record 1 · Record 2

• DOI · https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5136
• OpenAlex · https://openalex.org/W4409779512

Documentary status

Outside legal scope after review

Library

This identity is not yet included in the Legal Library.