Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara
Identification
- Public canonical key
- radar:r-7ca5decf381a128101bed13d9498a201
- Authors
- Alpasah · Sugeng Dwiono
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:45:44.432442+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:45:44.432442+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Desentralisasi pemerintahan pasca-reformasi menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam aspek tersebut serta menelaah dinamika hubungan fungsional dengan camat dalam konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Cempaka, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya, kewenangan tersebut dibatasi oleh keharusan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat yang dalam praktiknya bersifat mengikat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip otonomi dan pengawasan, serta membuka ruang bagi intervensi birokratis dan konflik kewenangan. Studi lapangan mengungkap bahwa penundaan atau penolakan rekomendasi camat berdampak pada stagnasi pelayanan publik, kekosongan jabatan perangkat desa, dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Prosedur seleksi dan pemberhentian yang idealnya menjamin integritas perangkat desa juga kerap dipolitisasi, melemahkan semangat profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen non-mengikat sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W4410096555
- DOI
- 10.61104/alz.v3i2.1029
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Alpasah; Sugeng Dwiono. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Alpasah; Sugeng Dwiono. (2025). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029
- Chicago
- Alpasah; Sugeng Dwiono. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029
- ISO 690
- Alpasah; Sugeng Dwiono. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-7ca5decf381a128101bed13d9498a201/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1029
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.