Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
Identification
- Public canonical key
- radar:r-6d510690efafc3d1e4adaf07501d9e06
- Authors
- Aditya Yudi Taurisanto
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- conference-paper
- First detected
- 2026-11-14T09:38:41.543670+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T09:38:41.543670+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Jenderal Soedirman University
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Judicial activism merupakan bagian penting dari fungsi hakim dalam mewujudkan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak tersedia. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang dinamis dan kompleks, judicial activism menjadi instrumen penting bagi hakim untuk melampaui pendekatan positivistik menuju keadilan ekologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Penelitian ini mengkaji penerapan judicial activism dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya melalui perluasan pemaknaan konsep strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menelaah Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jakarta Selatan jo. Putusan No. 492/PDT/2017/PT DKI jo. Putusan No. 1561 K/Pdt/2018, yang menunjukkan keberanian hakim dalam menafsirkan frasa “ancaman serius” dengan merujuk pada SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Putusan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak dapat dikenakan tanpa pembuktian unsur kesalahan apabila terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak luas dan berpotensi tidak dapat dipulihkan. Judicial activism dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan sosial dan keberlanjutan ekosistem melalui ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, judicial activism merupakan wujud peran moral dan progresif hakim dalam menjembatani hukum dengan kebutuhan masyarakat serta melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7155537692
- DOI
- 10.18196/pls.v4i1.223
Documentary context
- Documentary family
- conference_paper
- Source-reported types
- conference-paper
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Aditya Yudi Taurisanto. Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 2026. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.223
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Aditya Yudi Taurisanto. (2026). Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.223
- Chicago
- Aditya Yudi Taurisanto. Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 2026. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.223
- ISO 690
- Aditya Yudi Taurisanto. Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 2026. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.223
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Judicial Aktivism Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d510690efafc3d1e4adaf07501d9e06/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.223
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.