Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Identification
- Public canonical key
- radar:r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d
- Authors
- Siti Sukmawati · Nuchraha Alhuda Hasnda
- Reported year
- 2026
- Reported language
- en
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:17:24.490062+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:17:24.490062+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Documentary abstract — original language
Kuota gender 30% bagi calon anggota legislatif merupakan salah satu instrumen tindakan afirmatif terpenting dalam sistem pemilu Indonesia sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Meskipun kerangka hukumnya telah diperkuat secara bertahap melalui UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 8 Tahun 2012, dan UU Nomor 7 Tahun 2017, penegakannya di lapangan masih menyisakan celah, terutama karena undang-undang tidak secara tegas mengatur sanksi bagi partai politik yang mengabaikan kewajiban tersebut. Artikel ini bertujuan menjelaskan pengaturan hukum kuota gender dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia, sekaligus mengkaji secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai sengketa hasil pemilihan umum anggota DPRD Daerah Pemilihan 6 Provinsi Gorontalo ("Kasus Gorontalo"). Dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, artikel ini menunjukkan bahwa putusan tersebut menjadi preseden penting karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi menggunakan mekanisme sengketa hasil pemilihan umum untuk memaksa partai politik memperbaiki daftar calon yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan, meskipun putusan itu tidak serta-merta membatalkan hasil pemilihan maupun menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan formal terhadap kuota gender belum tentu berbanding lurus dengan penegakan hukum yang efektif, sehingga diperlukan kodifikasi sanksi yang lebih tegas dalam undang-undang pemilu ke depan.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7219402199
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Siti Sukmawati; Nuchraha Alhuda Hasnda. Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. 2026. https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d/
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Siti Sukmawati; Nuchraha Alhuda Hasnda. (2026). Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d/
- Chicago
- Siti Sukmawati; Nuchraha Alhuda Hasnda. Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. 2026. https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d/
- ISO 690
- Siti Sukmawati; Nuchraha Alhuda Hasnda. Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. 2026. https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d/
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Kuota Gender Dan Representasi Perempuan Di Parlemen Di Indonesia: Studi Kasus Gorontalo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-6d3b387fa98b6c676b832e4e1399652d/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/14418
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.