Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst)
Identification
- Public canonical key
- radar:r-65c9ea3cb0a6a01f60d8029db1c4585a
- Authors
- Ferra Dwi Ayu Saputri · Ridwan Ridwan · Henny Yuningsih
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:45:45.226789+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:45:45.226789+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Sriwijaya University
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pengembalian kerugian negara masih menghadapi kendala karena aset hasil korupsi sering disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya kerugian negara serta pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara terjadi melalui pembayaran bijih timah kepada penambang ilegal, biaya sewa smelter yang tidak wajar, dan kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan uang pengganti belum optimal karena pengadilan hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Merujuk pada teori tujuan hukum maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7204902715
- DOI
- 10.56799/peshum.v5i5.18059
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih. Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst). 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.18059
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih. (2026). Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst). https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.18059
- Chicago
- Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih. Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst). 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.18059
- ISO 690
- Ferra Dwi Ayu Saputri; Ridwan Ridwan; Henny Yuningsih. Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst). 2026. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.18059
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst). Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-65c9ea3cb0a6a01f60d8029db1c4585a/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.56799/peshum.v5i5.18059
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.