Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia
Identification
- Public canonical key
- radar:r-5484c8a652a54b557b75ee6b18363375
- Authors
- Adam Putra Firdaus · Muhammad Rafliansah Aziz
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T14:53:56.705517+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T14:53:56.705517+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Documentary abstract — original language
Ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia yang terejawantahkan dalam Pasal 66 UU PPLH pada dasarnya membebaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan Anti-SLAPP dalam UU PPLH berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana atau alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan. Hal tersebut dilakukan dengan menganalisis regulasi terkait Anti-SLAPP di Indonesia yakni UU PPLH, Perma No. 1 Tahun 2023, dan Pedoman Jaksa No. 8 Tahun 2022 serta beberapa putusan terkait Anti-SLAPP di Indonesia (Robandi dkk vs NKRI, H. Achmad Busi’in, H. Sugiyanto, dan Abdullah vs NKRI, dan Daniel Frits vs NKRI). Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan regulasi dan beberapa putusan yang ada, Anti-SLAPP dapat dimaknai baik sebagai alasan yang menggugurkan kewenangan penuntutan maupun alasan penghapus pidana. Namun, hal tersebut tidak perlu dimaknai sebagai sesuatu yang egative, mengingat keduanya dapat saling melengkapi sebagai “gerbang ganda” untuk melindungi kepentingan pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7160299019
- DOI
- 10.38011/jhli.v10i1.836
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Adam Putra Firdaus; Muhammad Rafliansah Aziz. Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.836
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Adam Putra Firdaus; Muhammad Rafliansah Aziz. (2025). Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.836
- Chicago
- Adam Putra Firdaus; Muhammad Rafliansah Aziz. Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.836
- ISO 690
- Adam Putra Firdaus; Muhammad Rafliansah Aziz. Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.836
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Dualisme Pemaknaan Anti Eco-SLAPP sebagai Alasan Gugurnya Kewenangan penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana: Analisis terhadap Regulasi dan Putusan Anti-SLAPP di Indonesia. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-5484c8a652a54b557b75ee6b18363375/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.38011/jhli.v10i1.836
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.