Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif
Identification
- Public canonical key
- radar:r-2d55e8218ff95a9afb0ddf9e3c4bb112
- Authors
- Amien Fajar Khuzaeni · Lego Karjoko · Anita Zulfiani
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:48:34.275537+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:48:34.275537+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Sebelas Maret University
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Penegakan hukum tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural. Pendekatan formalistik tersebut terbukti gagal mengatasi kejahatan pertambangan terorganisasi, cenderung tajam ke bawah terhadap penambang rakyat, serta mengabaikan kerusakan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan positivistik serta merumuskan konstruksi implementasi Hukum Progresif dalam penegakan hukum pidana minerba yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Progresif memberikan landasan doktrinal untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar keadilan prosedural (procedural justice) menuju keadilan ekologis dan substantif. Implementasi Hukum Progresif dilakukan melalui: 1) penerapan Corporate Criminal Responsibility dan doktrin strict liability untuk menjangkau beneficial owner; 2) pergeseran sanksi pemulihan ekologis dari ultimum remedium menjadi primum remedium; 3) pembedaan respons pidana melalui mekanisme restorative justice bagi Penambangan Tanpa Izin (PETI) skala subsisten rakyat; serta 4) penguatan sinergi integratif antar-penegak hukum dengan pendekatan multi-door approach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif menuntut keberanian moral dan diskresi positif dari aparat penegak hukum.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7204869407
- DOI
- 10.38035/jihhp.v6i5.9681
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9681
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani. (2026). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9681
- Chicago
- Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9681
- ISO 690
- Amien Fajar Khuzaeni; Lego Karjoko; Anita Zulfiani. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif. 2026. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9681
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-2d55e8218ff95a9afb0ddf9e3c4bb112/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9681
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.