Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria
Identification
- Public canonical key
- radar:r-11f87df5eb9e6bc2bfd5bb7d7b04449e
- Authors
- Kadek Julia Mahadewi
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T12:42:24.260585+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T12:42:24.260585+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
University of National Education
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Tujuan penelitian ini untuk memberikan dekripsi tentang regulasi hak ulayat desa adat di Bali ditinjau dari perspektif UUPA. Penelitian ini menyajikan analisis kritis mengenai ketidakharmonisan regulasi tata ruang yang berdampak pada perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Bali. Kajian difokuskan pada Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara regulasi tata ruang nasional dan hukum adat Bali muncul karena perbedaan pendekatan; di satu sisi ada pengaturan zonasi nasional yang bersifat teknokratis, sementara di sisi lain hak ulayat adat didasarkan pada pendekatan kultural. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengakuan resmi atas hak ulayat, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan risiko pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang layak. Regulasi tata ruang yang cenderung sentralistik belum mampu mengakomodasi karakteristik hukum adat yang bersifat lokal dan kolektif. Konflik yang terjadi di Gunung Batur Bukit Payang merupakan contoh nyata akibat disharmonisasi tersebut. Meskipun terdapat mekanisme regulasi untuk verifikasi dan pengakuan hak ulayat, pelaksanaannya belum terintegrasi secara efektif dengan kebijakan tata ruang nasional. Berdasarkan teori hukum Radbruch, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam memenuhi keadilan substantif, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi yang inklusif dan fleksibel guna melindungi hak ulayat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali. Faktor-faktor penyebab disharmonisasi ini meliputi aspek normatif, struktural, dan kultural.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7119515358
- DOI
- 10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Udayana University
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Kadek Julia Mahadewi. Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria. 2025. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Kadek Julia Mahadewi. (2025). Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
- Chicago
- Kadek Julia Mahadewi. Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria. 2025. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
- ISO 690
- Kadek Julia Mahadewi. Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria. 2025. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Disharmonisasi Regulasi Tata Ruang dalam Perlindungan Hak Ulayat di Bali dalam Perspektif Undang- Undang Pokok Agraria. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-11f87df5eb9e6bc2bfd5bb7d7b04449e/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p12
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.