Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia
Identification
- Public canonical key
- radar:r-0ca5ab7ec17cacba64d8f7fc46cf39b7
- Authors
- Sidik Adi Purnama · Sri Wahyu Handayani
- Reported year
- 2025
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-13T14:53:53.955507+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-13T14:53:53.955507+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Jenderal Soedirman University
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah kerap kali disertai paradoks dalam pengelolaannya yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Kerusakan ekologis yang ditimbulkan menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep dan kedudukan Green Constitution dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai apakah kebijakan pengelolaan SDA telah mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi hijau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang dikaji secara kualitatif berdasarkan data normatif dan kebijakan sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip konstitusi hijau secara implisit, implementasinya dalam kebijakan SDA belum sejalan dan cenderung bersifat antroposentris dan permisif. Fragmentasi regulasi sektoral, lemahnya peran yudikatif, serta tidak adanya mekanisme pengujian legislatif dari perspektif lingkungan memperparah disharmoni antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial environmentalism, serta peningkatan kesadaran konstitusional di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mewujudkan Green Constitution yang operatif dan efektif dalam tata kelola SDA. Kata Kunci: Ekologis; Konstitusi Hijau; Sumber Daya Alam
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7127056163
- DOI
- 10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
- Publishers
- Jenderal Soedirman University
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Sidik Adi Purnama; Sri Wahyu Handayani. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Sidik Adi Purnama; Sri Wahyu Handayani. (2025). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia. https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
- Chicago
- Sidik Adi Purnama; Sri Wahyu Handayani. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
- ISO 690
- Sidik Adi Purnama; Sri Wahyu Handayani. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia. 2025. https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-0ca5ab7ec17cacba64d8f7fc46cf39b7/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.