Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat
Identification
- Public canonical key
- radar:r-013ad8faa0c4276dc458c435f5e9b995
- Authors
- Ashibly Ashibly
- Reported year
- 2026
- Reported language
- id
- Source type
- article
- First detected
- 2026-11-14T02:18:02.102188+00:00
- Last metadata observation
- 2026-11-14T02:18:02.102188+00:00
- Last HTTP verification
- Not checked
Institutions reported by the source
Universitas Prof. Dr. Hazairin SH.
Reported affiliation countries
ID
Documentary abstract — original language
Artikel ini mengkaji bagaimana disharmoni normatif antara Pasal 9 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melahirkan ketidakpastian hukum yangsistemik bagi para pelaku usaha industri musik komersial di Indonesia khususnya promotor konser, penyelenggara acara, dan pelaku pertunjukan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-ndangan, konseptual, kasus, dan filosofis, penelitian ini menganalisis kasus utama Ari Bias v. Agnes Mo (Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024 dan Putusan MA Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025) serta Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025, di samping kasus kelembagaan kegagalandistribusi royalti dalam praktik LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Teori hukum kodrat Aquinas, Grotius, Hutcheson, Hume, Locke, dan Pufendorf digunakan sebagai kerangka evaluatif. Artikel ini menemukan bahwa koeksistensi direct licensing dan blanket licensing tanpa hierarki normatif yang jelas menciptakan risiko hukum yang belum terselesaikan bagi pelaku usaha dan melanggar prinsip suum cuique tribuere.Kontribusi artikel ini adalah analisis normatif berbasis perspektif hukum hak cipta yang menunjukkan bahwa disharmoni norma hak cipta bukan semata persoalan filosofis, melainkan hambatan nyata bagi kepastian berusaha di industri musik komersial, sekaligus menawarkan arah reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.
Identifiers
- OPENALEX
- https://openalex.org/W7204474987
- DOI
- 10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
Documentary context
- Documentary family
- article
- Source-reported types
- article
Entity mentions are not evidence of legal recognition. Jurisdiction studied is separate from author affiliation country.
Sources
OpenAlex · Record 1
Cite this reference
Ashibly Ashibly. Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat. 2026. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
JSON · CSL-JSON · BibTeX · RIS · CSV · JSON-LD ·
APA, Chicago, ISO 690: bibliographic formats using available fields. OSCOLA / Bluebook: structured data only; full legal citation compliance is not claimed without verification of required elements.
- APA
- Ashibly Ashibly. (2026). Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
- Chicago
- Ashibly Ashibly. Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat. 2026. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
- ISO 690
- Ashibly Ashibly. Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat. 2026. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
Warning: Undefined array key "last_link_verified" in /home/clients/e27d81e12f04d2bfd747aa264540ac56/sites/_UDTR_APP/legal_library_reference.php on line 31
UDTR Global Rights of Nature Legal Library. Ketidakpastian Hukum Hak Cipta: Disharmoni Hak Ekonomi Pencipta dalam Perspektif Hukum Kodrat. Documentary record: https://www.declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/global-rights-of-nature-radar/reference/r-013ad8faa0c4276dc458c435f5e9b995/ · Last HTTP verification: not performed
Research dossiers and documentary relations
Source roles
Bibliographic / original publication source · https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.v20.85-104
An authority link alone does not verify a legal claim. Abstracts and full texts remain subject to their source terms.
Documentary status
Relevance pending
Library
This identity is not yet included in the Legal Library.